G30S PKI
G30S PKI adalah
sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga
awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan
Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) dan Gestok (Gerakan Satu Oktober).
Gerakan ini
melibatkan pembunuhan enam perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang
lainnya dalam usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota
Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sejarah G30S
PKI
Peristiwa G30S
PKI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Sukarno yang menjalankan sistem
“Demokrasi Terpimpin”. PKI, sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok
dan Uni Soviet, memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga
mengontrol gerakan serikat buruh dan gerakan petani di Indonesia. PKI memiliki
lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang tersebar di seluruh daerah.
Pada bulan Juli
1959, parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekret
presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Sukarno juga memperkuat angkatan
bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. PKI
menyambut baik sistem “Demokrasi Terpimpin” dan percaya bahwa mereka memiliki
mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi Konsepsi Nasionalis, Agama, dan Komunis
(NASAKOM).
Namun,
kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan
gerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah
politik dan ekonomi yang mendesak. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan
ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat
dan militer menjadi semakin merajalela.
PKI juga
menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Sukarno untuk memperkuat
dukungan bagi rezim Demokrasi Terpimpin. Dengan persetujuan Sukarno, PKI
memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” yang terdiri dari pendukung
bersenjata mereka. Namun, para petinggi militer menentang hal ini.
Dari tahun
1963, kepemimpinan PKI berusaha menghindari bentrokan antara aktivis massanya
dengan polisi dan militer. Mereka berupaya menjaga “kepentingan bersama” antara
polisi dan rakyat. Pemimpin PKI, D.N. Aidit, mengilhami slogan “Untuk
Ketenteraman Umum Bantu Polisi”. Pada bulan Agustus 1964, Aidit mengimbau semua
anggota PKI untuk menjaga hubungan yang baik dengan angkatan bersenjata dan
mengajak para pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat karya-karya yang
mendukung “massa tentara”.
Di akhir tahun
1964 dan awal tahun 1965, terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para
tuan tanah besar. Bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi serta
pemilik tanah. Untuk mencegah konfrontasi revolusioner semakin berkembang, PKI
mengimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah
dan meningkatkan kerja sama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan
bersenjata.
Pada awal tahun
1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik
Amerika Serikat. PKI menjawab dengan memasuki pemerintahan secara resmi. Pada
saat yang sama, para jenderal militer juga menjadi anggota kabinet.
Menteri-menteri PKI duduk di sebelah petinggi militer dalam kabinet Sukarno dan
terus mendorong citra bahwa angkatan bersenjata adalah bagian dari revolusi
demokratis rakyat.
Tujuan G30S PKI
Gerakan 30
September PKI memiliki tujuan yang menjadi perdebatan dan interpretasi berbeda.
Namun, beberapa tujuan umum yang dihubungkan dengan gerakan ini adalah:
1.
Pengambilalihan Kekuasaan
Tujuan utama gerakan ini diyakini adalah
untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Anggota gerakan ini,
yang diduga terhubung dengan PKI, berupaya melalui tindakan kudeta untuk
merubah tata kelola politik negara sesuai dengan pandangan ideologi mereka.
2.
Mendukung Agendas Komunis
PKI adalah partai komunis yang memiliki
pandangan sosialis dan komunis. Salah satu tujuan gerakan ini mungkin adalah
menggeser politik nasional ke arah yang lebih sesuai dengan pandangan PKI, yang
mencakup redistribusi kekayaan, reforma agraria, dan penghapusan kapitalisme.
3.
Menghapus Pengaruh Militer
Gerakan ini juga mungkin bertujuan untuk
melemahkan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Keterlibatan perwira
tinggi militer dalam gerakan ini dapat diartikan sebagai usaha untuk
menggantikan struktur kekuasaan yang ada dengan kekuatan yang lebih sesuai
dengan ideologi komunis.
4.
Menghapus Faksi – Faksi Tertentu
Ada juga pandangan bahwa gerakan ini
bertujuan untuk menghilangkan faksi-faksi tertentu dalam militer atau politik
yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan gerakan atau PKI. Pembunuhan perwira
tinggi militer mungkin juga diartikan sebagai langkah untuk mengurangi
resistensi terhadap perubahan politik yang direncanakan.
5.
Menciptakan Perubahan Sosial
PKI memiliki visi perubahan sosial yang
luas, termasuk perubahan dalam distribusi kekayaan dan penghapusan
ketidaksetaraan. Gerakan ini mungkin bertujuan untuk mendorong perubahan sosial
melalui pengambilalihan kekuasaan dan implementasi kebijakan-kebijakan komunis.
Perwira yang
Gugur
Dalam peristiwa
Gerakan 30 September PKI, tujuh perwira tinggi militer Indonesia tewas sebagai
hasil dari serangan yang terjadi. Para perwira yang gugur adalah:
1.
Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani
2.
Mayor Jendral Raden Soeprapto
3.
Mayor Jendral Mas Tirtodarmo Haryono
4.
Mayor Jendral Siswondo Parman
5.
Brigadir Jendral Donal Isaac Panjaitan
6.
Brigadir Jendral Sutoyo Siswodiharjo
7.
Letnan Pierre Aandreas
Kematian
perwira-perwira ini merupakan bagian dari peristiwa tragis yang mengguncangkan
Indonesia pada waktu itu dan membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika
politik dan militer di negara tersebut.
sumber: https://fahum.umsu.ac.id/g30s-pki/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar